Home Articles Panduan Audit KKS
Kepatuhan & Regulasi Bank Indonesia PBI 2/2024

📋 Panduan Lengkap Audit Keamanan & Ketahanan Siber untuk Penyelenggara Sistem Pembayaran

Memahami kewajiban Audit KKS berdasarkan PBI 2/2024 dan PADG 24/2024 — dari regulasi hingga implementasi praktis

22 November 2025
8 menit baca
KRES Cyber Security Team
Futuristic neon shield with a checkmark on a digital background. Concept of cybersecurity, data protection, digital safety, privacy policy, compliance and secure technology.
WAJIB PATUH PBI 2/2024 & PADG 24/2024

Di tengah derasnya serangan siber yang mengguncang sektor keuangan global, Bank Indonesia (BI) merespons dengan langkah tegas melalui terbitnya PBI 2/2024 dan PADG 24/2024. Regulasi ini secara resmi mengatur kewajiban Audit Keamanan dan Ketahanam Siber (KKS) bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran, pasar uang, pasar valuta asing, hingga KUPVA BB.

Jika Anda adalah PJP, PIP, PUSK PUVA, atau lembaga pendukung lainnya, artikel ini akan menjadi kompas yang memandu Anda memahami apa yang sebenarnya diwajibkan BI — dan mengapa ini penting untuk bisnis Anda.

1x
Audit KKS per Tahun
1 Jam
Notifikasi Insiden
3 Hari
Laporan Lengkap
1

Mengapa Audit Keamanan Siber Jadi Wajib?

Serangan siber bukan lagi sekadar ancaman hipotetis. Kita melihat:

Ransomware

Melumpuhkan layanan publik dalam hitungan jam

Kebocoran Data

Merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan

Gangguan Transaksi

Menghentikan transaksi finansial dalam menit

Efek Domino

Gangguan di satu sistem berdampak nasional

BI menyadari bahwa sistem keuangan Indonesia terhubung satu sama lain. Gangguan di satu penyelenggara bisa berdampak domino ke stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, BI mewajibkan seluruh penyelenggara untuk membangun Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) yang solid — dan audit tahunan menjadi mekanisme pengawasan utama.

Regulasi ini ditegaskan dalam:

  • PBI 2/2024 – Bagian Audit KKS (Pasal 16–17)
  • PADG 24/2024 – Ketentuan teknis audit (Pasal 11–12)
2

Apa Itu Audit Ketahanan & Keamanan Siber?

Secara sederhana, audit KKS adalah pemeriksaan menyeluruh untuk menilai:

Apakah sistem keamanan Anda sesuai standar BI
Apakah kontrol keamanan bekerja efektif
Apakah perusahaan siap merespons insiden siber
Apakah sudah ada rencana pemulihan (BCP/DRP) yang memadai
Protecting herself from cyber attacks and personal data.Protection data access.Cyber security protection concept.

Audit mencakup 3 domain besar (PADG Pasal 11):

A

Tata Kelola

Mulai dari strategi keamanan, kebijakan internal, struktur organisasi KKS, hingga budaya awareness.

B

Pencegahan

Termasuk identifikasi risiko, proteksi sistem, kontrol akses, patching, secure coding, keamanan pihak ketiga, dan pemindaian kerentanan.

C

Penanganan

Meliputi rencana respons insiden, alur eskalasi, forensik, mitigasi, hingga pemulihan layanan.

3

Siapa yang Wajib Melakukan Audit KKS?

Berdasarkan PBI Pasal 5, kewajiban ini berlaku untuk:

PJP (Bank & Nonbank)
PIP
PUSK PUVA
Lembaga Pendukung PU & Valas
Penyelenggara KUPVA BB
Pihak lain yang diawasi BI

Wilayah cakupan diterangkan lebih detail dalam PADG Pasal 2–3. Dengan kata lain: semua entitas yang terhubung ke infrastruktur sistem pembayaran nasional wajib mematuhi.

4

Seberapa Sering Audit Harus Dilakukan?

BI menetapkan frekuensi yang jelas:

Ketentuan Frekuensi Audit KKS

1

Audit KKS wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

PADG Pasal 12 ayat 1

2

Audit boleh dilakukan oleh auditor internal dan/atau auditor eksternal independen

PADG Pasal 12 ayat 2

3

Auditor eksternal harus terdaftar pada SRO atau otoritas lain

PADG Pasal 12 ayat 3

4

Hasil audit wajib dilaporkan kepada manajemen tertinggi dan digunakan sebagai dasar perbaikan KKS

Mekanisme improvement berkelanjutan

5

Laporan audit KKS & tingkat kematangan KKS wajib disampaikan paling lambat 31 Januari setiap tahun untuk periode tahun sebelumnya

Tenggat waktu pelaporan tahunan

Timeline Pelaporan Pertama:

Januari 2026 — Pelaporan pertama untuk tahun pelaporan 2025
5

Apa yang Terjadi Jika Tidak Patuh?

Sanksinya bukan main-main!

PBI Pasal 55 serta PADG Pasal 56 memungkinkan BI menjatuhkan sanksi berupa:

Teguran Tertulis

Peringatan formal yang tercatat dalam sistem BI

Kewajiban Membayar Denda

Hingga Rp 5.000.000 per laporan

Penghentian Sementara Kegiatan

Operasional bisnis dapat dihentikan hingga compliance terpenuhi

Pencabutan Izin

Sanksi paling berat: tidak boleh lagi beroperasi

Regulasi ini menunjukkan bahwa BI memandang keamanan siber bukan sekadar isu teknis — tapi fondasi stabilitas keuangan nasional.

6

Apa Manfaat Audit KKS Bagi Perusahaan?

Selain kewajiban regulasi, audit ini sangat bermanfaat:

Cyber Security Data Protection Business Technology Privacy concept.

Mengurangi Risiko Serangan Siber

Audit membantu menemukan celah sebelum dieksploitasi oleh penyerang.

Meningkatkan Kepercayaan

Kepatuhan terhadap BI adalah bukti keseriusan perusahaan menjaga integritas layanan.

Memperkuat Kesiapsiagaan Insiden

Termasuk kemampuan memenuhi kewajiban pelaporan:

  • Notifikasi 1 jam setelah insiden diketahui
  • Laporan lengkap 3 hari kalender

PADG Pasal 45 ayat 2

Memastikan Kelangsungan Bisnis

Termasuk penetapan RTO, RPO, lokasi kerja alternatif, dan pemulihan layanan.

Proses Audit KKS

Siklus Audit Ketahanan & Keamanan Siber

Audit yang ideal dilakukan dalam 6 tahap utama untuk memastikan compliance dan efektivitas sistem keamanan

Audit business and Compliance rules and law regulation policy concept. Account Document Checklist to quality control and financial management system. Compliance with internal organization regulation
1

Perencanaan Audit

2

Pengumpulan Dokumen

3

Pengujian & Verifikasi

4

Penilaian Kematangan

5

Penyusunan Laporan

6

Pelaporan ke BI

1

Perencanaan Audit

Menetapkan fondasi dan kerangka kerja audit

Ruang Lingkup

Governance, pencegahan, deteksi, penanganan

Timeline Audit

Penjadwalan dan milestone

Daftar Dokumen

Kompilasi dokumen yang diperlukan

Penetapan Auditor

Internal atau eksternal independen (SRO/Otoritas)

Referensi: PADG Pasal 12 ayat 2–3

2

Pengumpulan Dokumen (Document Review)

Auditor memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi

A Tata Kelola

  • Rencana Strategis KKS
  • Roadmap Keamanan
  • Kebijakan KKS & SOP keamanan (aplikasi, infrastruktur, data)
  • Struktur tim KKS & CSIRT

B Manajemen Risiko Siber

  • Risk Register & Profil Risiko Siber
  • Metodologi Risk Assessment
  • Analisis Dampak Bisnis (BIA): MTDP, RTO, RPO

C Pengendalian Keamanan

  • Akses kontrol (logical & physical)
  • Kebijakan patching & SOP secure coding
  • NDA pihak ketiga & kontrak layanan cloud/vendor
  • Pengelolaan aset TI

D Deteksi & SOC Monitoring

  • Log monitoring & threshold alert
  • Laporan penetration test
  • Laporan vulnerability assessment

E Incident Response & Recovery

  • Incident Response Plan & CSIRT structure
  • Laporan simulasi insiden
  • BCP/DRP & catatan insiden dalam 1 tahun

Referensi: PADG Pasal 41–50

3

Pengujian & Verifikasi (Testing / Validation)

Auditor melakukan verifikasi langsung terhadap implementasi kontrol

Auditor melakukan verifikasi melalui:

Wawancara dengan tim terkait
Observasi sistem & proses
Sampling log dan bukti kontrol
Uji efektivitas SOC monitoring
Uji random terhadap akses sistem
Uji insiden dan eskalasi
Uji kesiapan pemulihan (DR simulation)

Pengujian harus mencakup 3 domain audit:

1

Tata Kelola

2

Pencegahan

3

Penanganan

Referensi: PADG Pasal 11

4

Penilaian Kematangan KKS (Maturity Assessment)

Mengukur tingkat kematangan implementasi KKS organisasi

Auditor harus mengukur tingkat kematangan KKS sesuai indikator pada PADG Pasal 10

Hasil Pengukuran Mencakup:

  • Nilai maturity — Skor kuantitatif kematangan KKS
  • Kategori tingkat kematangan — Basic / Intermediate / Advanced
  • Rekomendasi perbaikan — Action plan untuk peningkatan
📊

Basic

Initial Implementation

📈

Intermediate

Managed & Measured

🏆

Advanced

Optimized & Resilient

Referensi: PADG Pasal 10

5

Penyusunan Laporan Audit KKS

Dokumentasi lengkap hasil audit dan rekomendasi perbaikan

Laporan audit wajib memuat:

1

Ringkasan Eksekutif

Overview hasil audit untuk manajemen tertinggi

2

Temuan Audit (Major/Minor Observation)

Detail penemuan dengan kategori severity

3

Bukti Objektif & Dampak Risiko

Evidence dan analisis risiko yang teridentifikasi

4

Rekomendasi Prioritas Tinggi

Action items dengan prioritas dan timeline

5

Penilaian Maturity KKS

Level kematangan dan roadmap peningkatan

6

Tindak Lanjut yang Disarankan

Langkah konkrit untuk remediasi

Menurut PADG Pasal 12 ayat 4, hasil audit harus:

Disampaikan kepada manajemen tertinggi
Digunakan sebagai dasar perbaikan KKS
6

Pelaporan ke Bank Indonesia

Penyampaian laporan audit dan maturity assessment ke BI

Pelaporan Tahunan Wajib

Berdasarkan PADG Pasal 53–55 & Pasal 65:

  • Laporan KKS tahunan dan maturity level wajib disampaikan tiap 31 Januari
  • Untuk periode laporan tahun sebelumnya
  • Pelaporan pertama: Januari 2026 (periode 2025)

Pelaporan Insiden Siber

PADG Pasal 45

≤ 1 Jam

Notifikasi Awal

≤ 3 Hari

Laporan Lengkap

Harian

Progres Update

Ruang Lingkup Detail

Ruang Lingkup Audit KKS (Lengkap)

Detail area audit sesuai regulasi Bank Indonesia untuk memastikan coverage yang komprehensif

A

Audit Area 1 — Tata Kelola

Governance & Strategic Direction

Mencakup:

Rencana Strategis KKS

PADG Pasal 5–6

Evaluasi Kebijakan Keamanan

Pasal 7

Fungsi KKS: Manajemen, Risiko, Audit

Pasal 8–12

Budaya KKS & Awareness

Pasal 13

B

Audit Area 2 — Pencegahan

Identification, Protection & Data Security

Meliputi 3 elemen (PADG Bab IV):

1

Identifikasi

Risk register
Identifikasi ancaman & kerentanan
Asesmen risiko (Pasal 14–17)
2

Proteksi

Keamanan SDM & pihak ketiga (Pasal 20–22)
Kontrol teknis (firewall, IDS/IPS, endpoint protection)
Secure coding & patching (Pasal 23)
3

Pengamanan Data

Klasifikasi data
Perlindungan data di seluruh siklus hidup (Pasal 24)
C

Audit Area 3 — Deteksi

Monitoring, Analysis & Threat Detection

Auditor melakukan evaluasi terhadap:

Pemantauan Akses & Aktivitas

Pasal 26–27

Analisis Log & Threat Intelligence

Pasal 30–32

Analisis Serangan

Pasal 33–35

Sistem Deteksi & Pemeliharaan

Pasal 38–39

D

Audit Area 4 — Penanganan & Pemulihan Insiden

Response, Recovery & Business Continuity

Evaluasi berdasarkan:

Incident Response Plan

Pasal 41

CSIRT & Eskalasi

Pasal 43

Simulasi Insiden

Pasal 44

Mekanisme Pelaporan Insiden

Pasal 45

Proses Pemulihan

Pasal 47–50

Checklist Compliance

Checklist & Template Dokumen Wajib

Daftar lengkap dokumen yang harus disiapkan untuk audit KKS dan pelaporan tahunan ke Bank Indonesia

A. Dokumen Wajib Ada

Essential documents untuk proses audit

Kebijakan KKS

Policy framework keamanan siber organisasi

SOP Keamanan

App, Infrastructure, Data security procedures

BIA: MTDP, RTO, RPO

Business Impact Analysis & recovery metrics

Risk Register

Comprehensive cyber risk documentation

Daftar Sistem Informasi

Inventory of IT systems & applications

Kontrak Vendor

SLAs, NDA, klausul keamanan third-party

Logging & Monitoring Evidence

Log records & monitoring reports

Laporan VA/PT

Vulnerability Assessment & Penetration Test

IRP dan DRP

Incident Response & Disaster Recovery Plans

Struktur CSIRT

Cyber Security Incident Response Team

Laporan Simulasi Insiden

Incident simulation & drill results

B. Untuk Pelaporan Tahunan ke BI

Dokumen khusus untuk submission 31 Januari

Laporan Tingkat Kematangan KKS

Comprehensive maturity assessment report mencakup scoring, level category (Basic/Intermediate/Advanced), dan improvement roadmap

Maturity Score Level Assessment Action Plan

Laporan Identifikasi IIV

Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) — sistem kritis yang wajib dilindungi dengan tingkat keamanan tertinggi

Critical Systems Protection Measures Risk Assessment

⚠️ Tenggat Waktu Pelaporan

Semua dokumen pelaporan tahunan harus disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat 31 Januari setiap tahun untuk periode tahun sebelumnya. Pelaporan pertama dimulai Januari 2026 untuk tahun pelaporan 2025.

Butuh Template Dokumen Audit KKS?

KRES menyediakan template lengkap dan consultancy untuk membantu persiapan audit KKS Anda sesuai standar Bank Indonesia

Konsultasi Sekarang Lihat Layanan
7

Tips Persiapan Audit untuk PJP, PIP, dan PUSK PUVA

Berikut langkah strategis agar audit berjalan lancar:

1

Bangun Dokumentasi yang Rapi

Mulai dari kebijakan KKS, SOP insiden, log aktivitas, hingga bukti implementasi kontrol keamanan. Dokumentasi lengkap mempercepat proses audit dan menunjukkan compliance yang baik.

2

Perkuat Proses Manajemen Risiko Siber

Selaraskan dengan ketentuan PADG Pasal 14–17 terkait identifikasi, asesmen, dan BIA (Business Impact Analysis).

Pastikan risk register selalu update dan mencakup threat landscape terkini

3

Lakukan VA/PT secara Berkala

Pemindaian kerentanan (Vulnerability Assessment) dan penetrasi test (Penetration Testing) merupakan bagian wajib dari deteksi (PADG Pasal 29).

Quarterly VA scan
Annual PT assessment
4

Pastikan Keamanan Pihak Ketiga

Pastikan kontrak vendor memuat kewajiban KKS (PADG Pasal 22 huruf d). Vendor yang menangani data sensitif harus memiliki security baseline yang setara.

  • Vendor due diligence & security assessment
  • SLA dengan klausul cyber security
  • Monitoring vendor compliance secara berkala
5

Simulasikan Insiden Siber

PADG mewajibkan uji coba setidaknya sekali dalam setahun (Pasal 44). Simulasi membantu tim memahami peran mereka saat terjadi insiden real.

Skenario yang harus disimulasikan:

Ransomware attack scenario
Data breach incident response
DDoS attack mitigation
Disaster recovery procedure
6

Siapkan Tim Respons Insiden (CSIRT Internal)

Termasuk daftar kontak, jalur eskalasi, dan tugas peran sesuai Pasal 41–43. CSIRT yang terlatih adalah garda terdepan dalam menghadapi ancaman siber.

Incident Commander
Technical Lead
Communication Lead
Legal & Compliance

Kesimpulan

Audit Ketahanan dan Keamanan Siber bukan hanya kewajiban regulasi — tetapi investasi strategis untuk keberlangsungan bisnis.

Dengan ancaman siber yang semakin canggih, perusahaan yang ingin bertahan harus memiliki:

Sistem keamanan yang kuat
Respons insiden yang cepat
Kepatuhan regulasi yang ketat
Budaya keamanan yang merata

PBI 2/2024 dan PADG 24/2024 kini menjadi standar baru keamanan siber bagi sektor sistem pembayaran dan pasar keuangan Indonesia. Semakin cepat organisasi beradaptasi, semakin kecil risiko serangan — dan semakin besar kepercayaan publik.

Butuh Bantuan Mempersiapkan Audit KKS?

Tim KRES siap membantu organisasi Anda memenuhi kewajiban PBI 2/2024 dan PADG 24/2024 dengan layanan audit profesional dan konsultasi compliance.

Audit KKS

Sesuai standar BI & best practice

Risk Assessment

Identifikasi & mitigasi risiko siber

Compliance Support

Pendampingan hingga compliance

Konsultasi Gratis Lihat Layanan Kami

Bagikan Artikel Ini

Bantu rekan bisnis Anda memahami kewajiban Audit KKS

Kembali ke Semua Artikel